Itje mengatakan, sistem zonasi seharusnya mendorong
kesadaran setiap pemerintah daerah untuk membenahi
pendidikan di daerahnya.
“Pemerintah daerah harusnya menyadari bahwa ketika
ada gap di mana di daerahnya tidak ada sekolah negeri,
kemudian ada sekolah yang jaraknya jauh dan sebagainya,
ini yang harusnya menjadi bagian dari refleksi daerah untuk
memperbaiki akses pendidikan pada rakyat di daerahnya
secara merata,” kata Itje.
“Sebanyak 20 persen anggaran APBD yang mestinya
dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini tentunya, seiring
dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, memang
dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas di daerah mereka
sendiri.”
Sementara Mendikbud mengajak orang tua untuk
mengubah pola pikir sekolah unggulan dan nonunggulan.
Sekolah, kata Mendikbud, harus mendidik semua siswa
tanpa terkecuali.
Dikutip dengan perubahan dari http://www.bbc.comNEWS FLASH DIGITAL 4.0^17