PPKn Kelas X

98 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X

pengundangan sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukan

peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara

lisan dan/atau tertulis melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kunjungan

Kerja, Sosialisasi, dan atau melalui forum-forum seminar, lokakarya atau diskusi.

Mengapa undang-undang ini dipandang penting, beberapa pertimbangan di an-

taranya adalah sebagai berikut:

a. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban

melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana,

terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin

perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

b. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan

yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-

undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan

standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan

perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan

Ps. 7 UU No. 12/2011 Ps. 8 UU No. 12/2011

Jenis dan Hierarki Selain Jenis dan Hierarki

Peraturan yang ditetapkan oleh:

• Parlemen: MPR, DPR, DPD


• Lembaga Yudisil: MA, MK


• Kementerian/Lembaga: BPK,
  Komisi Yudisial, BI, Menteri,
  Badan, Lembaga atau KOmisi
  yang setingkat yang dibentuk
  dengan UU atau Pemerintah atas
  perintah UU


• Pemerintahan Daerah Otonom:
  DPRD Provinsi, Gubernur, dan
  DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/
  Walikota


• Kepala Desa atau yang setingkat

UUD

NRI

Tahun

1945

TAP MPR

UU/PERPPU

PP

PERPRES

PERDA PROVINSI

PERDA KABUPATEN/KOTA

Gambar 2.4 Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo.

UU No. 15 Tahun 2019.