Bagian 2 | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (^109)
b. Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi
dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen
perencanaan legislasi periode tahun 2015-2019. Dari 70 Rancangan Undang-
Undang dalam usulan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)
dan Prolegnas 2015-2019, hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar
70 RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam
Prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional,
dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam
Prolegnas.
c. Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan, seperti peraturan
daerah (Perda), yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan di atasnya. Sinkronisasi atau harmonisasi antarproduk perundang-
undangan (nasional dan daerah) diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang
saling mendukung, menjadi legitimasi dan arah bagi pembangunan Indonesia.
Pembenahan kualitas perundang-undangan (regulasi) juga diperlukan agar
mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia.
5. Uji Pemahaman
a. Tulislah tanggapan kalian terkait dengan hubungan antarproduk perundang-
undangan yang ada di Indonesia!
b. Berdasarkan pengalaman kalian, apakah hubungan berbagai jenis perundang-
undangan saling mendukung, tumpang tindih, atau bahkan saling menaikan?
c. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mendorong hubungan antar perundang-
undangan agar sinkron atau saling mendukung?