PPKn Kelas X

106 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X

Perencanaan pembangunan memerlukan kerangka regulasi (peraturan

perundang-undangan), dan kerangka regulasi juga memerlukan arah agar sesuai

dengan tujuan nasional melalui pembangunan. Adanya pemisahan dua dokumen

(antara perencanaan dan kerangka regulasi) menyebabkan keduanya berjalan sendiri-

sendiri, tidak sinkron dan harmonis. Dampaknya juga adalah pemborosan regulasi,

ada banyak regulasi di setiap tingkatan (nasional dan daerah) dan perencanaan.

Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat

tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan

legislasi periode tahun 2015-2019. Dari 70 Rancangan Undang-Undang dalam usulan

RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan Prolegnas 2015-2019,

hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut, masih ada 12

RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas yang berada di luar kerangka

perencanaan pembangunan nasional, dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam

RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam Prolegnas.

RPJMN

14 RUU

Prolegnas

12 RUU

70

RUU



84

RUU



82

RUU

Gambar 2.5 Grafik Perbandingan dan irisan jumlah RUU yang diusulkan pemerintah dalam RPJMN

2015-2019 dan dokumen Prolegnas 2015-2019

Sumber: Bappenas (diolah dari RPJMN dan Prolegnas 2015-2019)

Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan, seperti peraturan dae-

rah (Perda), yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di

atasnya. Hal ini yang kemudian memunculkan kebijakan pemerintah untuk mem-

batalkan sebanyak 3.143 Perda pada tahun 2016, karena dinilai bertentangan dengan

kebijakan nasional dan menjadi kendala dalam mendorong percepatan pembangun-

an, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, dan

menghambat investasi dan kemudahan berusaha.